Penulis / NIM
HASAN PAKAYA / 271414130
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Pembimbing 2 / NIDN
NOVENDRI M NGGILU, SH., M.H / 0027118901
Abstrak
ABSTRAK
HASAN PAKAYA : 271414130, Skripsi, " Urgensi Kebijakan Hukum Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Bahari Desa Olele melalui Pembentukan Peraturan Desa", Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2018. Pembimbing I : Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.hum Pembimbing II : Novendri M. Nggilu, SH., MH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele dan juga untuk mengetahui apa saja urgensi kebijakan hukum pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele melalui pembentukan peraturan desa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena hendak meneliti langsung fakta-fakta dilapangan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yaitu diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
Hasil penelitian ini adalah : 1) Pemerintah daerah maupun pemerintah desa telah membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan wisata bahari desa Olele seperti melakukan pengembangan destinasi pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta pengembangan fasilitas pariwisata, akan tetapi masih kurang dimata masyarakat karena belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya wisata bahari ini. Pemerintah pun belum membuat suatu kebijakan dalam bentuk aturan sehingganya wisata bahari desa Olele belum terkelola dengan baik. 2) Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari sangat penting, dan harus segera mungkin dibuat oleh pemerintah. Peraturan ini tentunya menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah, pengelola, masyarakat yang harus ditaati agar wisata dapat terkelola dengan baik. Urgensi kebijakan hukum dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele melalui pembentukan peraturan desa yaitu, peraturan desa sebagai landasan hukum, kondisi desa, pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Urgensi, Kebijakan, Pengelolaan, Wisata Olele
Download berkas
