Penulis / NIM
MOHAMAD ILHAM Y. LUKMAN / 1011416009
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. FENCE M WANTU, SH., MH / 0019017404
Pembimbing 2 / NIDN
ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH / 0012077005
Abstrak
Moh. Ilham Y. Lukman, NIM. 1011416009¢ Hukum Pidana Fakultas Hukum¢ Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2023, Skripsi¢ Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Melalui Media Sosial Di Gorontalo, dibawah Bimbingan Dr. Fence M. Wantu, SH., MH¢ selaku Pembimbing I dan Zamroni Abdussamad, SH., MH¢ selaku Pembimbing II.
Penindakan terhadap aktifitas jual beli satwa yang dilindungi melalui media sosial perlu dilakukan karena adanya tindakan mempromosikan hingga menjualbelikan satwa yang dilindungi melalui grup-grup di media sosial. Padahal, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
Berdasarkan hal tersebut peneliti mengajukan dua rumusan masalah, yakni tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial di Gorontalo dan apa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian berdasarkan data rill di masyarakat, kemudian melakukan pengumpulan data-data lapangan dan hasil wawancara bersama narasumber.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial di Gorontalo yang dilakukakan oleh lembaga BKSDA, BPPHLHK, Ditreskrimsus masih kurang maksimal dan efektif karena terdapat fase yang tidak maksimal karena terdapat permasalahan dalam proses pemberian informasi yang justru dihalang-halangi oleh masyarakat, proses penyelidikan yang tidak dilakukan secara berkala dan panjangnya tahapan penyelidikan, serta penindakan yang terdiri dari penyitaan dan penggeledahan yang mendapatkan tindakan penolakan dan menyembunyikan barang bukti yang dari tindak pidana yang dilakukan. Adapun faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial adalah faktor penegak hukum yang terjadi karena minimnya sumber daya manusia yakni petugas PPNS yang terbatas serta koordinasi dan kewenangan kelembagaan penegak hukum yang sifatnya pasif, faktor sarana dan fasilitas yang terjadi karena minimnya fasilitas dalam melakukan pelacakan akun-akun yang menjual satwa dilindungi serta proses dan tahapan yang dilaui dalam melakukan pelacakan tersebut, dan terakhir faktor masyarakat yang kurang memahami adanya ketentuan terhadap larangan perdagangan satwa yang dilindungi.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan, Satwa Lindung, Media Sosial
Download berkas
