Penulis / NIM
INDRA PUTRA LASANUDIN / 1011416195
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
NIRWAN JUNUS, SH., MH / 0002066906
Pembimbing 2 / NIDN
DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH / 0027088501
Abstrak
ABSTRAK
INDRA PUTRA LASANUDIN (NIM:1011416195), ƒ..."IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DI TEMPAT LAUNDRY KOTA GORONTALOƒ‚, PEMBIMBING I : HJ. NIRWAN JUNUS, S.H., M.H. PEMBIMBING II : DOLOT ALHASNY BAKUNG, S.H., M.H. SKRIPSI JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2021.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidnungan Konsumen terhadap pengguna jasa laundry yang kehilangan barang di tempat laundry, bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa laundry di Kota Gorontalo ditinjau dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Jenis Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis.
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 19 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa laundry yang kehilangan barang di tempat laundry belum sepenuhnya di terapkan oleh semua pelaku usaha jasa laundry yang berada di Kota Gorontalo, dan masih ada juga pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sudah di atur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga para pelaku usaha tidak menerapkannya di usaha laundry milik mereka. Berdasarkan aspek yuridis tanggung jawab pelaku usaha di jasa laundry yang berada di Kota Gorontalo di lihat dari Pasal 4 hak dan kewajiban Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada jasa laundry di Kota Gorontalo terbukti belum maksimal di terapkan khususnya untuk Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Hukum. Maraknya peningkatan perekonomian di bidang jasa ini memaksa aturan-aturan Hukum pun harus bekerja ekstra dalam hal mengatur usaha jasa tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Kumsumen, Jasa Laundry
Download berkas
