Penulis / NIM
SULEMAN IBRAHIM / 1011417044
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
Pembimbing 2 / NIDN
JUFRYANTO PULUHULAWA, S.H., M.H. / 0024119102
Abstrak
ABSTRAK
SULEMAN IBRAHIM, NIM. 1011417044. DAMPAK HUKUM PENOLAKAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 OLEH MASYARAKAT KOTA GORONTALO. PEMBIMBING I: LISNAWATY W. BADU, S.H., M.H, PEMBIMBING II: JUFRYANTO PULUHULAWA, S.H., M.H
Penelitianinidimaksudkanuntuk (1) mengetahui bagaimanadampakhukum penolakankebijakanvaksinasi oleh masyarakat Kota Gorontalo, (2) untuk mengetahui apa saja yang menjadifaktorpenyebabpenolakankebijakanvaksinasi oleh masyarakat Kota Gorontalo.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Yaknipenelitian yang memfokuskan pada adanyaamanatnormahukum (peraturanperundangan-undanganan) denganfaktaataupola yang adadilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakanadalahsumber data primer sebagai data utama, dan sumber data sekundersebagai data pendukung yang terdiridaridokumen dan karyailmiah yang berkaitandenganpermasalahan yang sedangdibahas. Adapun sampel (responden) yang digunakandalampenelitianiniadalah masyarakat Kota Gorontalo yang menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19.
Hasil penelitianmenunjukkanpertama, dampakhukumpenolakankebijakanvaksinasi oleh masyarakat di kota Gorontalo adalahadanyasanksiadmnistrasi, sanksi, denda, hinggasankipidanabagimereka yang menolakkebijakanpelaksanaanvaksinasi Covid-19, sebagaimanaditentukandalamperaturanperundang-undangan.Kedua, faktorpenyebabpenolakankebijakanvaksinasi oleh masyarakat Kota Gorontalo adalahadanya rasa ketakutanbaikkarenajarumsuntik dan efeksamping yang dihasilkan oleh vaksin Covid-19. Selainitu, ketidaktahuanmasyarakatterhadapadanyaaturan yang mewajibkanpelaksanaanvaksinasi juga merupakan salah satufaktor yang menghambat.
Kata Kunci: Dampak Hukum; Kebijakan; Vaksinasi Covid-19.
Download berkas
