Penulis / NIM
VIKRAN RONALDY KARIM / 1011417298
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
Pembimbing 2 / NIDN
NUVAZRIA ACHIR, SH., MH / 0005108502
Abstrak
ABSTRAK
Penetapan PSBB yang dilakukan di Provinsi Gorontalo melahirkan pembatasan aktivitas warga pada jam tertentu, serta penutupan akses perbatasan salah satunya di Kabupaten Gorontalo Utara. Akan tetapi, masih saja terdapat pihak-pihak yang berupaya menerobos masuk dengan berbagai cara. Kondisi tersebut pada prinsipnya selain akan mengganggu stabilitas keamanan di Gorontalo, juga dapat memicu penyebaran Covid-19. Kebijakan PSBB haruslah dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan nasional yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 6 tahun 2018.
Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort Gorontalo Utara.
Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Implementasi Pasal 93 UUPK di Polres Gorontalo utara telah diterapkan dengan baik dengan pendekatan secara persuasif dan humanis. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan covid-19 di Polres Gorontalo Utara Pemahaman hukum masyarakat yang rendah, Kesadaran Masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan, Banyaknya tersebar berita hoax tentang covid-19 lewat media sosial maupun digital
Kata Kunci : PSBB, UU Kekarantinaan Kesehatan ƒƒ‚‚ƒ‚ƒ‚ƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒ...ƒƒ‚‚ Polres Gorontalo Utara.
Download berkas
