Penulis / NIM
ZUFRIN HARUN / 221410176
Program Studi
S1 - PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. JUSDIN PULUHULAWA, SH, M.Si / 0010106011
Pembimbing 2 / NIDN
RONI LUKUM, S.Pd., M.Sc / 0023037308
Abstrak
ABSTRAK
ZUFRIN HARUN, NIM: 221 410 176, âPeran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Wilayah Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Pohuwatoâ Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik wilayah pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato, dimana masyarakat lokal yang statusnya sebagai penambang emas tradisional yang masih ilegal mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR), selain itu hadirnya dua perusahaan asing yaitu PT. GSM dan Wan Asia yang memperebutkan izin usaha pertambangan (IUP). Penelitian ini menggunakan teori peran, pemerintah, kebijakan publik, dan teori konflik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang diperoleh adalah pemerintah daerah, masyarakat penambang dan beberapa aktor serta instansi yang terkait.
Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa belum ada langkah pasti dari pemerintah daerah kabupaten Pohuwato dalam mengambil pilihan kebijakan terkait konflik izin wilayah pertambangan emas di Desa Hulawa kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Hal ini sebagai bukti belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara otonom.
Selain itu, masih adanya konflik baik eksternal maupun internal dan juga tidak terjalin komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi yang baik antara Bupati, DPRD, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, Camat dan juga Kepala Desa.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Konflik, Wilayah Pertambangan.
Download berkas
