Penulis / NIM
SINTIA OLII / 221411130
Program Studi
S1 - PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. JUSDIN PULUHULAWA, SH, M.Si / 0010106011
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. UDIN HAMIM, S.Pd, SH, M.Si / 0014087603
Abstrak
ABSTRAK
Sintia Olii 2015 NIM : 221 411 130. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa, (Studi Kasus di Desa Tabulo, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo)" Pembimbing I Dr. Jusdin Puluhulawa, SH, M.Si dan Pembimbing II Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Tabulo serta Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa meliputi strategi kebijakan, langkah-langkah kebijakan, tindak lanjut kebijakan pemerintah daerah dan pembangunan masyarakat desa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengentasan kemiskinan masyarakat desa meliputi faktor anggaran, faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan sikap aparatur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Tabulo serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimal pengentasan kemisikinan masyarakat di desa Tabulo, penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten Boalemo dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Pemerintah Desa Tabulo.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa sudah cukup baik, hal ini terlihat dari rumusan kebijakan dan visi misi yang sudah dirancang dalam RPJMD oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, dimana program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat karena sasaran pembangunan daerah itu adalah masyarakat yang ada di Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat Desa. Namun pada pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa juga tentunya ada kendala atau faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaannya belum maksimal, diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi, sumber daya manusia yang kurang kreatif, dan sikap aparatur yang kurang profesional.
Kata Kunci: Kebijakan. Pemerintah Daerah. Kemiskinan Masyarakat Desa
Download berkas
