Penulis / NIM
NUVAZRIA ACHIR / 271408019
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Pembimbing 2 / NIDN
MUTIA CH THALIB, S.H., M.Hum. / 0004076904
Abstrak
ABSTRAK
Nuvazria Achir, 2012. Analisis Yuridis Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo di tinjau dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Johan Jassin, S.H, M.Hum, dan Mutia Ch. Thalib, S.H, M.Hum.
Skripsi ini membahas masalah pengaturan hukum penyelenggaraan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo Menurut Perda No 3 Tahun 2002 di tinjau dari UU No.14 Tahun 2008 yang cenderung bertentangan antara satu dengan lainnya, dikaji melalui landasan dan asas pembentukan, norma peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hirarki.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo Menurut Perda No 3 Tahun 2002 di tinjau dari UU No 14 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Normatif-Empiris yakni menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan data dan fakta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,didukung data lapangan sebagai penunjang dalam penelitiandimaksud.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas masalah yang ada, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo ditinjau dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yakni belum sepenuhnya menunjukkan adanya hubungan hukum menurut prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kaitannya pula dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, penulis menemukan bahwa Perda Transparansi kurang memperhatikan ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik seperti termaktub dalam Keputusan Presiden No 44 Tahun 1999.
Kata Kunci : Perda, Transparansi, Penyelenggaraan Pemerintahan
Download berkas
