Penulis / NIM
ANGRAINI R. TANGKUDUNG / 271409043
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
MUTIA CH THALIB, S.H., M.Hum. / 0004076904
Pembimbing 2 / NIDN
DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH / 0027088501
Abstrak
ANGRAINI TANGKUDUNG PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERSIH DARI KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN GORONTALO)Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semula banyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Penelitian hukum ini bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data primer hanya dilakukan sebagai bahan rujukan dan pelengkap, yang teknik pelaksanaanya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menujukan Asas Akuntabilitas dan Transparansi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi, Hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahami Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah selain itu hambatan yang ditemui tergantung pada pemimpinnya sendiri, walaupun kinerja pekerja dan system yang ada baik namun bila pempimpinnya tidak mengikuti regulasi yang ada maka akan sulit menjalankan asas akuntabilitas dan transpari di daerah.Kata kunci : Akuntabilitas, transparansi,pemerintahan yang baik, korupsi.
Download berkas