Penulis / NIM

MOH. TRINALDY KADIR / 271409068

Program Studi

S1 - ILMU HUKUM

Pembimbing 1 / NIDN

Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406

Pembimbing 2 / NIDN

ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH / 0012077005

Abstrak

ABSTRAK Dalam suatu kementerian, terdapat jabatan wakil menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara. Akan tetapi, pengaturan tugas wakil menteri ini sebagaimana diatur dalam Perpres no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri bertabrakan dengan pasal 10 undang-undang no 30 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakil menteri. Masalah yang diteliti adalah pengaturan tugas wakil menteri menurut peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan di dukung oleh sumber data sekunder. Tehnik analisis dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkai wakil menteri.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tugas wakil menteri tidak bersesuaian antara pasal 10 undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara dengan pasal 3 peraturan presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri dan tugas wakil menteri bertabrakan dengan tugas dari sekretariat jenderal kementerian. Kata kunci : undang-undang, wakil menteri, sekretaris jenderal

Download berkas

Abstrak

Bab I : Pendahuluan

Bab V : Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka