EDWIN ROBOTH, Hukum Pidana, Fakultas ilmu sosial Universitas negeri Gorontalo, Oktober 2013, Kewenangan Polisi Lalulintas Dalam melakukan Penyitaan Barang Bukti Kenderaan Bermotor (Studi Kasus Polres Gorontalo),Pembimbing I  Dian Ekawaty Ismail,SH.MH, dan Pembimbing II Ismail Tomu, SH.MH.        Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudnyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.     Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan.Kata kunci    ;  Polisi Lalulintas, Barang Bukti, Kenderaan Bermotor