Penulis / NIM
HAFID AHMAD / 271409127
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
NIRWAN JUNUS, SH., MH / 0002066906
Pembimbing 2 / NIDN
ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH / 0012077005
Abstrak
ABSTRAK, Hafid Ahmad. Nim. 271409127. Skripsi, dengan formulasi judul yang digunakan "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah" (suatu penelitian di KPKNL cabang Gorontalo) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran kantor pelayanan kekayaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan piutang macet pemerintah, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana peran KPKNL dalam pengelolaan dan pengurusan piutang macet pemerintah dan sejauh mana proses penyelesaiannya serta kendala apa yang dihadapinya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Empiris dan mengunakan teknik analisis Deskriptif. hal ini di gunakan untuk melihat KPKNL dalam melaksanakan peran nya dalam menyelesaikan piutang macet pemerintah sebagai tugas dan fungsi yang terdapat dalam Undang - Undang.
Dalam Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan peran KPKNL Gorontalo mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaiaan piutang macet di Disperindagkop saat ini, di samping itu juga faktor SDM, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang semesti di tuntaskan. Kesimpulan kedua mengenai proses penyelesaiaan piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.
Download berkas
