Penulis / NIM
ELSYA RAHMATIA HARINDA / 271411147
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
MUTIA CH THALIB, S.H., M.Hum. / 0004076904
Pembimbing 2 / NIDN
ISMAIL H. TOMU, SH., MH / 0017067706
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa ditinjau dalam pasal 1365 KUH Perdata dan mengetahui dan menganalisis bagaimana pula proses penegakan hukum sebagai wujud perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukan, bahwa perlindungan atas konsumen terhadap makanan kadaluarsa di Kota Gorontalo ditinjau dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah dilakukan baik oleh BPOM Provinsi Gorontalo, YLKI, maupun Polres Gorontalo Kota. Berdasarkan hasil temuan BPOM sebanyak 39 produk makanan kadaluarsa serta YLKI Provinsi Gorontalo yang menerima aduan sebanyak 5 produk makanan cacat/kadaluarsa. Jika melihat unsur Pasal 1365 KUH Perdata, maka sangat jelas pelaku usaha harus betanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh konsumen atas makanan yang telah kadaluarsa apalagi bila produk makanan tersebut telah dikonsumsi dan mengakibatkan sakit atas diri konsumen, maka wajib bagi pelaku usaha merawat dan memulihkan kesehatan konsumen sampai sembuh total, serta pula pelaku usaha wajib memberikan santunan atau biaya hidup selama masa perawatan atau penyembuhyan atas diri konsumen yang dirugikan.
Proses penegakan hukum sebagai wujud perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana jaminan adanya kepastian hukum bagi Konsumen dijalankan oleh BPOM, YLKI maupun penyidik Polres Gorontalo Kota dengan melakukan beberapa hal, diantaranya melalui upaya tindakan preventif, persuasive dan kuratif.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa
Download berkas
