Penulis / NIM
MUHADLIR S. BAKUE / 271412052
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
Pembimbing 2 / NIDN
SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH / 0022068302
Abstrak
Pengakuan terhadap kedudukan masyrakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara tertuang dalam Undang-Undang Dasar negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam UU kehutanan memberikan batasan kepada masyarakat hukum adat, dimana negara memiliki kepemilikan terhadap hutan dan hutan adat
Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan serta Implikasi dari lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pengaturan tentang masyarakat hukum adat telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga UU turunannya. Akan tetapi, dalam UU Kehutanan masih belum terdapat ruang untuk pemberian hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh, dimana hutan (baik hutan negara maupun hutan adat) masih belum dimiliki oleh masyarakat adat sepenuhnya. Hal ini yang kemudian diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 berimplikasi pada adanya kewajiban pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum baru sekaligus masyarakat hukum adat mendapatkan kembali hak kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat.
Download berkas
