Penulis / NIM
TAUFIK HIDAYAT MOOTALU / 271413078
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Pembimbing 2 / NIDN
NIRWAN JUNUS, SH., MH / 0002066906
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlu Presiden Mengangkat Wakil Menteri dan bagaimana kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian. Penelitian ini di tinjau dari aturan hukum yakni penulis menganalisis secara langsung Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian di jadikan sebagai acuan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Normatif.
Presiden menganggap Struktur Organisasi Kementerian yang ada belum mampu mengerjakan semua tugas-tugas Kementerian Negara, sehingga Presiden perlu mengangkat Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memuat tugas dan wewenang Wakil Menteri. Maka, berdasarkan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi kemudian menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden yang mengatur tentang Wakil Menteri, kemudian diterbitkanlah oleh Presiden Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Pada Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil Menteri tidak melahirkan kepastian hukum oleh karenanya terjadi tumpang tindih antara Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini berkaitan dengan "Asas Lex specialis derogat legi generali" yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat Khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generali).
Kata Kunci : Kewenangan, Presiden, Wakil Menteri.
Download berkas
