Penulis / NIM
BAYU RAHMAN / 271413156
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
Pembimbing 2 / NIDN
SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH / 0022068302
Abstrak
ABSTRAK
BAYU RAHMAN, 271413156, PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAANDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM. Di Bawah Bimbingan LISNAWATY W. BADU, SH.,MH (PEMBIMBING 1) Dan SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH (PEMBIMBING II) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimatum Remedium Hukum Pidana.
Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach).
Hasil penelitian ini menujukan bahwa Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam delik formil dan delik materi semuanya ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Bahwa Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimatum Remedium, yang diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada intinya asas ultimum remeidum ini mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun asas ultimum remedium ini jika dikaitkan dengan prinsip umum dalam hukum pidana terdapat pertentangan, yaitu: Asas Legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Artinya ketika ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana, demikian pula dengan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sehingga dalam hal ini asas ultimum remedium yang diatur dalam dalam penjelasan angka 6 kemudian diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tidak mendasar untuk meniadakan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena bertentangan dengan dasar peniadaan pidana dalam prinsip hukum pidana.
Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana; Lingkungan Hidup; Ultimatum Remedium.
Download berkas
