Penulis / NIM
ERVINA HASAN / 271414136
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Pembimbing 2 / NIDN
NOVENDRI M NGGILU, SH., M.H / 0027118901
Abstrak
ABSTRAK
ERVINA HASAN (271414136), Urgensi Perluasan Legal Standing Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi dibawah bimbingan Bapak Johan Jasin sebagai Pembimbing I dan Bapak Novendri M. Nggilu sebagai pembimbing II.
Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada pemerintah saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi peluasan legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, dan mengkonstruksi pengaturan legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan aspek ilmiah dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dimana mulai dari teori kedaulatan rakyat, asas equality before the law, teori negara hukum, dan beberapa pendekatan lainnya diketahui bahwa pemberian legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah terbukti menuai banyak masalah dan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Konstitusi bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat. Maka dari itu perlu adanya upaya merevitalisasi masalah ini dengan merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan cara memberikan legal standing kepada rakyat yang memenuhi prosedural class action (gugatan perwakilan).
Kata Kunci: Legal Standing, Partai Politik, Pembubaran, Mahkamah Konstitusi
Download berkas
