Penulis / NIM
AGUSTIN BIADI / 271414150
Program Studi
S1 - ILMU HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
MUTIA CH THALIB, S.H., M.Hum. / 0004076904
Pembimbing 2 / NIDN
NOVENDRI M NGGILU, SH., M.H / 0027118901
Abstrak
ABSTRAK
AGUSTIN BIADI, NIM 271414150, dengan judul Skripsi PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (STUDI KASUS DI DESA TOYIDITO KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO). Di Bawah Pembimbing I Mutia Cherawati Thalib, SH.,M.Hum Dan Pembimbing II Novendri M. Nggilu, SH.,MH. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk meneytarakan kehidupan KAT seperti masyarakat umum lainnya. Dan menganalisis faktor-faktor Komunitas Adat Terpencil Perlu untuk diberdayakan demi kesetaraan hidup kemanusiaan dalam kesejahteraan rakyat dalam berbangsa dan bernegara.
Penelitian ini bersifat Empiris dengan teknik data yang diperoleh dengan turun ke lapangan atau data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Lokasi Pangi (Komunitas Adat Terpencil), Masyarakat KAT dan Masyrakat Desa Toyidito, Pemerintah Desa Toyidito, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Dinas Sosisal Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi dan studi kepustakaan melalui data-data dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh secara kualitatif yang kemudian dianalisis melalui dua tahap yaitu memproduksi data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dapat dilihat dengan diterapkannya program-program yang diberikan oleh pemerintah, namun hal ini belum terealiasisakn dengan baik karena KAT belum mampu meberdayakan dirinya maupun keluarganya secara mandiri. Keberkalanjutan program pemberdayaan KAT yang telah dilakukan belum menunjukan hasil yang optimal, hal ini dibuktikan dengan kegiatan yang dilaksanakan tidak berkalanjutan dan belum menunjukan hasil sesuai dengan harapan pemerintah, yakni kesetaraan kondisi sosial.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Komunitas Adat Terpencil
Download berkas
