Penulis / NIM
YAKOB NOHO NANI / 701616033
Program Studi
S3 - ADMINISTRASI PUBLIK
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr ASNA ANETA, M.Si / 0027125907
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. Drs. ZUCHRI ABDUSSAMAD, S.I.K., M.Si / 0016026604
Abstrak
Yakob Noho Nani 701616033 : Perilaku Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan Secara Merata Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis secara mendalam peran unsur-unsur perilaku terhadap faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan alternatif peningkatan kinerja kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif analisis dilakukan dengan tahapan; 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) verifikasi dan penarikan kesimpulan awal 4) triangulasi fenomena, dokumen dan peristiwa secara mendalam, 5) penarikan kesimpulan.
Dalam Interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik birokrasi (Draha, 1979 : Thoha, 2005: 138) terdapat pola hubungan perilaku yang terbentuk secara formal oleh tuntutan institusional dan secara informal terjalin karena adanya kesamaan sikap dan kepentingan pegawai yang cenderung membentuk perilaku kelompok dalam organisasi. Oleh karena itu Robbin (2010) menyatakan perilaku organisasi terdiri dari tiga tingkatan yakni a) levelindividu, kelompok dan organisasi. Pandangan ini memperkuat pendapat George-Jones; (1996) tentang analisis perilaku. Unsur-unsur perilaku dalam setiap level dapat mempengaruhi kebijakan melalui pelaksanaan komunikasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai faktor keberhasilan kebijakan (Edward III;1980). Pola hubungan perilaku terbentuk secara top-down melalui pendekatan keberhasilan kebijakan yang diterapkan dalam mekanisme birokrasi pendidikan. Juga terbentuk secara informal melaui proses penerapan nilai-nilai kemanusian (Elton Mayo) sebagai pola Butoom Up. Bahwa pentingnya motivasi dan kepuasan kerja (Ghozali, I.:2017 ;Sukmawati, D. :2017), juga pentingnya penderapan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, keadilan peningaktan efektiftas organisasi. (Albertus, M. :2007; Latif, A. B. :2007; Imron : 2006)
Fakta empiris menunjukkan bahwa pola-pola hubungan perilaku terbentuk secara formal melalui hubungan kerja birokrasi dan hubungan komunikasi kebijakan sebagai konsekuesi pembagian tugas, tanggunajawab dan kewenangan secara formal. Sedangkan secara informal dapat ditunjukan oleh perilaku kelompok dalam respons perilaku yang menunjukan tingkat disipilin dan komitmen pegawai, perilaku kontradiktif, perilaku paternalis dalam hubungan-hubungan perilaku yang kompleks. Pola hubungan perilaku pada level individu dicirikan oleh adanya pola hubungan paternalisme dan kontradiktif atau ketaan perilaku dan dilevel birokrasi terlihat adanya pola subordinasi secara kelembagaan birokrasi. Pola hubungan perilaku pada dasarnya mecerminkan ����¯�¿�½�..."kualitas hubungan perilaku����¯�¿�½��� yang mempengaruhi pencapaian kinerja.
Adapun capaian kinerja kebijakan peningakatan perluasan akses pendidikan secara merata dicapai dengan indikator pemenuhan daya tampung dengan rata-rata APM sebesar 99.05% dan pemenuhan fasilitas pendididkan dengan standar pemenuhan layanan pendidikan disapai dengan kinerja sebesar 64%. Hal trsebut menunjukan bahwa pendekatan kinerja dapat mempengaruhi perilaku birokrasi sebagai kecenderungan pola perilaku birokrasi yang mengarah pada pemenuhan standar tertentu secara institusional. Dengan capaian kinerja tersebut Kabupaten Gorontalo berada dibawah capaian keempat dari Kabupaten Kota di provinsi Gorontalo. Bahkan dibawah dua kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo sebagai Kabupaten induk yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.
Berdasarkan hasil penelitian pola hubungan perilaku dapat mendeskripsikan peran unsur-unsur perilaku dalam pencapaian kinerja juga dapat memoderasi pendekatan kinerja melalui pendekatan birokrai secara top-down dan pendekatan nilai kemanusiaan sebagai pola Bottom up melalui peningkatan kualitas pola hubungan perilaku dalam penerapan mekanisme birokrasi implementasi kebijakan, sebagaimana dinyatakan Mintzberg (1979: 348-379) birokrasi yang efisien dan demokratis didasarkan pada perwujudan perilaku birokrasi profesional sebagai ciri birokrasi organik-adaptif. Semetnara peran prilaku birokrasi ditujukan Wayne Pace (2015 : 60) pentingnya pelibatan pegawai terhadap produktifitas.
Berbeda dengan fakta empiris, atasan memiliki peran dominan dalam pola hubungan perilaku mendorong pola hubungan paternalisme secara informal membentuk kualitas hubungan perilaku yang lebih melayani kewenangan atasan secara berlebihan dan cenderung mengabaikan pelayana masyarakat sebagai fungsi utama birokrasi. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Harmon, (1995) yang menyebutkan bahwa paternalisme akan membuat para elite / atasan sering kali menjadi kurang memahami realitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat karena perilaku sering kali diwarnai oleh kepura-puraan dan laporan dilakukan asal jadi (ABS). Untuk melakukan analisis terhadap perilaku birokrasi maka perlu dilakukan analisis pada empat unsur perilaku yakni a) karakter, b) karakter kelompok, c) karakter birokrasi, d) pola hubungan perilaku. Hal tersebut penting untuk meningkatkan peran perilaku birokrasi secara komprehensif.
Perilaku Birokrasi, Implementasi Kebijakan, Pola Hubungan Perilaku
Download berkas
