Penulis / NIM
SUPRIN MOHULAINGO / 710519008
Program Studi
S2 - HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum / 0009046804
Pembimbing 2 / NIDN
Prof. Dr. FENCE M WANTU, SH., MH / 0019017404
Abstrak
ABSTRAK
SUFRIN MOHULAINGO. NIM: 710519008. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan Dana Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. TESIS. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum. Pembimbing II Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Program Studi Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. dan Untuk menemukan bagaimana bentuk ideal eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Normatif serta menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan hukum dan wawancara, Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan dana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu: (1) Menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; (2). Menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Bahwa faktor yang mempengaruhi eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu terdiri dari faktor pendukung yang meliputi partisipasi masyarakat dan hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah, serta faktor penghambat yang meliputi sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terbatas; pendanaan yang dinilai kurang; dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Bahwa konsep regulasi yang ideal terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu (1) Melakukan pembinaann terhadap Badan Permusyawaratan Desa terkait pengawasan dana yang baik, bersih, efektif dan akuntabel. (2) Memperjelas dan memperkuat kedudukan atau eksistensi Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat lebih berkontribusi dalam pemanfaatan dana desa. (3) Menentukan Standar Operasional dalam perekrutan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menimal pendidikan sarjana (S1)
Kata Kunci: Eksistensi, Legislasi, Budgeting, Pengawasan Dana Desa
Download berkas
