Penulis / NIM
SUPARMAN M. MARHUM / 710520010
Program Studi
S2 - HUKUM
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum / 0009046804
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH / 0023127405
Abstrak
ABSTRAK
Suparman M Marhum, Nim 710520010, Tesis, Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program Legislasi Daerah Dikabupaten Buol. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH. M. Hum. Pembimbing II Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH.
Penelitian ini bertujuan (a) Menganalisis Pemberlakuan kedudukan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol. (b) Menganilisis akibat hukum Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol.
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), Penelitian jenis ini sasaran bahan utama pada data sekunder berupa bahan hukum baik bahan hukum utama (primer), bahan hukum pelengkap (sekunder), pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Peraturan Daerah atau Perda memiliki andil dalam melakukan pelaksanaan otonomi dalam daerah, maka dari itu penyusunannya harus diprogramkan sedemikian rupa, sehingga peraturan hukum Perundang-Undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan/penerapan pada pemerintahan daerah sendiri. Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi daerah, kedudukam peraturan tersebut secara subatansi sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, beberapa perubahaan mendasar pada peraturan perundang-undangan belum tercover dalam materi muatan perda Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program legislasi Daerah, diantaranya tentang proses harmonisasi Program pembentukan perda, tata cara pelibatan partispasi masyarakat, Analisis Kebutuhan perda, indeks Kebutuhan perda maupun proses singkronisasi dengan Penetapan APBD.
Beberapa penyesuaia dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait diataranya Peraturan Presiden noor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang=Undangan, undang-undang 15 tahun 2019 Tentang Perubahaan atas Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peratura n Perundang-undangan, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana diubah dengan undang-Undang nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahaan atas undang-undang nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.
Kata Kunci : Perda, Pembentukan, Propemperda
Download berkas
