Penulis / NIM
RUSTAM TOHOPI / 7602142013
Program Studi
S3 - ADMINISTRASI PUBLIK
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. ARIFIN TAHIR, M.Si / 0026085605
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. YANTI ANETA, S.Pd, M.Si / 0004077802
Abstrak
Rustam Tohopi. 2022. Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo. Promotor: Prof. Dr. Arifin Tahir., M.Si, Co-Promotor I : Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si, Co-Promotor II : Dr. Ismet Sulila, SE.,M.Si. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo dilihat dari prinsip 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) proses evaluasi, bahwa implementasi kebijakan bantuan stimulan program sosial rumah layak huni pada dasarnya sudah laksanakan berdasarkan juknis, namun masih perlu penguatan pada aspek panduan/SOP, serta keterpaduan sistem pengawasan yang berimplikasi pada kinerja hasil/output kebijakan, sedangkan Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo, dilihat dari: 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan sudah dilaksanakan sesuai standar maskipun masih belum direalisasikan sampai pada lingkungan dan sanitasi; 2) Dukungan Sumber Daya dalam Implementasi, sudah tersedia sumber daya manusia pelaksana 25 orang dan ditambah dengan tim fasilitator lapangan sehingga sudah memiliki kategori baik, namun TFL dibutuhkan kejelasan sistem rekrutmen dan bimtek/pelatihannya terutama tim teknis khusus bangunan; 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, dilihat dari proses pengambilan keputusan kebijakan rumah layak huni (top down atau botton up), masih perlu diuraikan dengan jelas dalam juknis dan lintas stakeholder sampai dimasyarakat; 4) Sikap para pelaksana, dilihat dari keterbukaan pelaksana implementasi dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa, responsifitas masih diperlukan dukungan manajemen secara kongkrit dalam melakukan â�Âdisposisi�secara tepat dan konsisten serta kepatuhan pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan; 5) Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program didasarkan juknis baik dalam proses pencairan dana dan belanja bahan sampai proses pembangunan, komunikasi masyarakat perlu peran masyarakat dalam proses penetapan penerima manfaatnya; 6) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, dari aspek kebiasaan masyarakat menjadi faktor pengahambat dan pendorong dalam penetapan lokasi rumah yang senatiasa memperhatikan waktu-waktu yang baik dalam memulai membangun rumah, kondisi ekonomi masyarakat dalam penyiapan lahan diperlukan para pihak pengambil kebijakan dalam aspirasi masyarakat, perilaku dan dukungan politik dalam pelaksanaan program perlu penguatan dalam orang-orang yang berpengaruh.
Agar terdapat objektvitas pemberian bantuan dalam impelementasi kebijakan perlu dipahami secara mendalam, bahwa kebijakan perlu dikuatkan secara cermat dan teliti, sehingga kendali kontrol menjadi aspek untuk menghasilkan kinerja kebijakan program bantuan yang baik dan berhasil bagi masyarakat secara nyata.
Kata kunci: implementasi kebijakan, bantuan rumah layak huni dan kinerja organisasi
Download berkas
