Penulis / NIM
MOHAMAD RENDY SAPUTRA DUHE / 921412139
Program Studi
S1 - AKUNTANSI
Pembimbing 1 / NIDN
HARTATI TULI, SE.Ak,M.Si / 0022127202
Pembimbing 2 / NIDN
ZULKIFLI BOKIU, SE.Ak, M.Si / 0019057204
Abstrak
ABSTRAK
Mohammad Rendy Saputra Duhe, 921412139, 2017. Menggali Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo). Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Hartati Tuli, SE.Ak., M.Si dan Zulkifli Bokiu SE. Ak, M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yatiu Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan keseimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur yang ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah memahami regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan juga Permendagri Nomor 64 tahun 2014, dan untuk pemerintah daerah ada yang namanya Pergub Nomor 39 Tahun 2014 tentang kebijakan akun standar, Pergub Nomor 81 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah,dan Pergub Nomor 82 Tahun 2014 tentang bagan akun standar. Dengan adanya basis akrual membuat penyusunan laporan keuangan menjadi sedikit rumit, akan tetapi setiap aparatur yang ada di Dinas keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo telah memahami secara baik dalam mempraktekan dan mengimplementasikan pengetahuan mereka tentang basis akrual saat menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, karena pengetahuan tersebut didapatkan dari berbagai pelatihan mengenai basis akrual yang mereka ikuti. Penerapan basis akrual di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kompleksitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang semula hanya empat laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan dan kemudian bertambah menjadi tujuh laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Pemahaman Aparatur
Download berkas
