Penulis / NIM
STEPANDI MELIANGAN / 921412164
Program Studi
S1 - AKUNTANSI
Pembimbing 1 / NIDN
ZULKIFLI BOKIU, SE.Ak, M.Si / 0019057204
Pembimbing 2 / NIDN
AMIR LUKUM, S.Pd,. MSA / 0001058402
Abstrak
Stepandi Meliangan, 921412164, 2017. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kota Gorontalo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Studi Kasus Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo). Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Zulkifli Bokiu SE. Ak, M.Si dan Amir Lukum, S.Pd., MSA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolan barang milik daerah yang ada di Kota Gorontalo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian yatiu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan keseimpulan.
Hasil penelitian yang pertama yaitu Secara umum Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan umum sudah cukup efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah namun masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan tersebut. Kedua, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar hal ini karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti dalam hal pemeliharaan tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya kesadaran diri dari pengguna barang sehingga banyak aset yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik dan membutuhkan anggaran yang lebih untuk pemeliharaan aset, Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan yang disediakan oleh SKPD tidak sesuai atau kurang dari biaya pemeliharaan yang seharusnya dibutuhkan untuk pemeliharaan dan merawat aset milik daerah, Berikutnya aparatur yang dimutasi tidak melakukan pengembalian barang seperti laptop sehingga menyulitkan dalam proses pembuatan laporan karena fisik dari barang tersebut sudah tidak ada, Terkait dengan inventarisasi di temukan pada daftar kartu inventaris barang masih tercatat barang yang sudah rusak dan hilang yang menghambat dalam proses pembuatan pelaporan.
Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Download berkas
