Penulis / NIM
SAFRIN ABDULLAH / 932310094
Program Studi
D3 - ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. H. WALIDUN HUSAIN, M.Si / 0003085505
Pembimbing 2 / NIDN
IDHAM MASRI ISHAK, SE, M.Si / 0023047702
Abstrak
ABSTRAK
Safrin Abdulah. 932310094. Karya Tulis: Penataan Arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Gorontalo. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Walidun Husain, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Idham M. Ishak, SE, M.Si sebagai pembimbing II. Program studi Diploma III Administrasi Perkantoran Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana Penataan Arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Gorontalo
Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni penjelasan yang relevan dengan kondisi objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Penyelengaraan kegiatan kearsipan kantor Kemenkumham tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana yang memadai. Sarana penataan arsip adalah peralatan/perlengkapan yang dipergunakan dalam menata/meyimpan arsip. Dalam pengadaan sarana penataan arsip, bahwa peralatan yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan namun ruang arsip terlalu sempit. Pihak Kemenkumham Provinsi Gorontalo selalu memperhatikan kerapihan arsip, sebagai asset Kantor. Data atau arsip-asrip yang dimiliki merupakan dokumen yang menjadi data pendukung pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, arisp-arsip tersebut dijaga dan dilindungi secara baik. Arsip-arsip tersebuth disimpan dengan baik menggunakan suatu system yang memudahkan dalam menyimpan dan menemukan kembali. Kegiatan penyimpanan tersebut membutuhkan perlengkapan dan peralatan arsip yang cukup dari segi jumlah kualitas yang baik pula.
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah: bagi pihak Kemenkumham hendaknya menjaga arsip-arsip rahasia yang mendukung tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. dan bagi Pegawai perlunya adanya pemutakhiran arsip melalui penataan arsip sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
Kata Kunci : Penataan Arsip
Download berkas
