Penulis / NIM
RAHMAN H. LAHABU / 941416016
Program Studi
S1 - ADMINISTRASI PUBLIK
Pembimbing 1 / NIDN
Dr IRAWATY IGIRISA, SPd, M.Si / 0028097104
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. RUSTAM TOHOPI, S.Pd., M.Si / 0024037905
Abstrak
ABSTRAK
Rahman H. Lahabu. 941416016. 2020. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Ibu Dr. Irawaty Igirisa, M.Si selaku pembimbing 1 dan Bapak Rustam Tohopi, S.Pd, M.Si selaku pembimbing 2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.(2) faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan model miles dan huberman.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Proses penanggulangan bencana di Kota Gorontalo khususnya di Kecamatan Hulonthalangi dilakukan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada fase pra bencana pemerintah kelurahan bersama seluruh masyarakat telah berusaha menyusun satgas, membuat peta rawan bencana dan tahapan persiapan penanggulangan bencana, Pada fase tanggap darurat melakukan upaya penanganan sesuai dengan SOP yang berlaku termasuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan sosial dalam penanganan bencana serta pada fase pasca bencana melakukan upaya fungsionalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Faktor yang menentukan dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi yakni mulai kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian wewenang di lihat dari kegiatan yang dalakukan mulai dari pra bencan sampai pasca bencana sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pembagian wewenang, kadangkala juga menjadi penghambat jika dalam pemerintah daerah antar OPD yang ada terjadi tumpang tindih dalam pemberian sebuah kewenangan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana
Download berkas
