Penulis / NIM
FITRIYA R. HALIB / 941416031
Program Studi
S1 - ADMINISTRASI PUBLIK
Pembimbing 1 / NIDN
Prof. Dr. ARIFIN TAHIR, M.Si / 0026085605
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. RUSTAM TOHOPI, S.Pd., M.Si / 0024037905
Abstrak
ABSTRAK
Fitria, 2021. Ã���Ã..."Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone BolangoÃ���Ã�ÂÂ. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan Pembimbing I Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si dan Pembimbing II Rustam Tohopi, S.Pd, M.Si.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan Penetiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango mengenai Fokus dengan Sub Fokus yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dengan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan Implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang penertiban hewan lepas, dilihat dari segi 1). perencanaan sudah dijelaskan oleh masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bone Raya, dari segi 2). pelaksanaan belum efektif masih adanya masyarakat yang belum mengindahkan harapan kebijakan. Berikut peneliti melihat dari hasil 3). evaluasi belum keseluruhan desa yang menerapkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa sehingga dapat disimpulakan bahwa kebijakan belum efektif diterapkan oleh masyarakat desa.
Faktor yang menentukan implementasi kebijakan peneliti melihat dari bentuk 1). komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat sudah dibangun dengan baik. Adapun 2). sumber daya yang menjadi faktor penentu implementasi kebijakan yakni sumber daya manusia yang sudah diberikan tanggung jawab oleh kepala desa dalam menanagani hewan ternak yang berkeliaran dalam hal ini mengawal kebijakan desa yang sudah disepakati hanya ada di beberapa desa, sebab desa lainnya masih tahap perencanaan. 3) Disposisi menjadi salah satu faktor pendukung karena aparat desa dan masyarakat yang sudah masuk dalam Tim Satuan tugas (SATGAS) sudah dibekali dengan penegtahuan terkait harapan dari kebijakan tentang penertiban hewan lepas. Adapun 4). stuktur birokrasi dilihat dari segi struktur tim satgas sudha dibuat oleh pemerintah desa hanya saja beberapa desa belum melakukan hal yang sama.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Lepas.
Download berkas
