Author
Sukarman Kamuli
Subject
- Ilmu Sosial
Abstract
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara. Kajian ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek Effectiveness: ketepatan program. Efficiency: hasil yang dicapai. Adequacy: kesesuaian antara rencana program dengan kondisi kawasan; Equaty: pemberian kesempatan kepada kelompok
sasaran. Responsiveness: ketanggapan antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Sedangkan appropriateness: harapan dan manfaat yang diperoleh oleh pelaksana program dan kelompok sasaran.
Aspek-aspek tersebut telah memenuhi dari perspektif implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diperoleh pada proses penelitian tahap 1 (satu) melalui wawancara secara mendalam, dan proses penelitian tahap 2 (dua) yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) terungkap hal-hal sebagai berikut: pertama, Sinergitas POKJA sebagai penanggungjawab kebijakan pengembangan kawasan minapolitan belum maksimal, masing-masing belum saling berkoordinasi sebagai bentuk tanggungjawab sesuai amanah POKJA itu sendiri. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorut justru yang paling dominan dalam mengawal kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Kedua, belum ada lembaga yang dapat memberi kemudahan pada nelayan untuk memperoleh fasilitas pinjaman modal seperti BRI sebagai Bank pemerintah. Hal ini terkendala pada “Barang Jaminan” sebagai syarat memperoleh pinjaman. Ketiga, kondisi lingkungan pesisir dan pantai di kawasan minapolitan yang semakin rusak, sehingga tidak dapat menyangga keberlanjutan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan.
Beberapa temuan penelitian tersebut perlu disikapi secara komprehensif oleh semua stakeholders agar kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara tetap menjadi suatu kawasan yang memberi dampak pada masyarakat nelayan secara khusus dan masyarakat Gorontalo Utara pada umumnya. Disamping itu pula keterlibatan nelayan itu sendiri tetap menjadi prioritas, artinya mereka harus diberdayakan dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sendiri. Kalangan Perguruan Tinggi tetap diperlukan sebagai unsur pemberi kontribusi pemikiran melalui riset-riset dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah sebagai suatu pilihan.
Publisher
-
Contributor
-
Publish
2015
Material Type
LAPORAN PENELITIAN
Right
-
This files has been downloaded 651 times