Author

Novendri M Nggilu

Subject

- Hukum

Abstract

the presidential system with a multi-party system that is confronted with the political reality of the coalition in carrying and winning the presidential candidate. The success of an elected president in carrying out his constitutional duties going forward, one of which will be determined from the success of the president in choosing his ministers, a president who is not strong and brave, will be very vulnerable to being controlled by the support party in the coalition frame, including in terms of appointing the minister, so that it will reduce the president's prerogative rights. The purpose of this paper is to decipher the ideal cabinet fulfillment concept in order to realize a constitutional quality government. The approach used the historical and statute approach with prescriptive analysis techniques. As a result, in legally, the provisions regarding the requirements for appointment of ministers by the president still have an empty space related to the requirements for qualifications, competencies or expertise of a person in the appointment as minister. This condition is not rare causes the appointment of ministers more based on the share of "gift-vouchers" by the president to political parties as an act of returning the favor to the sweat of the party that poured during his election as president. The choice of walking the constitutional path to the zaken cabinet is the right choice, with the appointment mechanism that creates a culture of competition, selective and objective, where all can propose people who are considered good and competent, and a small team formed by the president who will trace the track record of expertise and the candidates expertise and integrity, and the results being the recommendations to the president who will determine who the ministers will help him realize a quality constitutional government, fulfill the constitutional promise at the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as fulfilling the constitutional rights of its citizens. Keywords : Presidential, Zaken Cabinet, Constitution Abstrak, Jalan panjang konstitusional untuk menemukan format pemerintah telah mengantarkan pada titik pilihan sistem presidensil dengan sistem multi-partai yang diperhadapkan dengan realitas politik koalisi dalam mengusung dan memenangkan kandidat presiden. Keberhasilan seorang presiden terpilih dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya ke depan, salah satunya akan ditentukan dari keberhasilan presiden dalam memilik menteri-menterinya, seorang presiden yang tidak kuat dan berani, akan sangat rentan untuk dikendalikan oleh partai pengusung dalam bingkai koalisi, termasuk dalam hal pengangkatan menteri, sehingga akan mengurangi hak prerogatif presiden. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan konsep zaken kabinet yang ideal dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berkualitas konstitusi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan historis dan statuta dengan teknik analisis preskriptif. Secara yuridis, ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan menteri oleh presiden masih menimbulkan ruang kosong, terkait dengan persyaratan kualifikasi, kompetensi atau keahlian seseorang dalam pengangkatan sebagai menteri. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan pengangkatan menteri lebih didasarkan pada pembagian “voucher hadiah” oleh presiden kepada partai politik sebagai balas budi atas keringat yang bercucuran pada saat pemenangannya sebagai presiden. Pilihan jalan konstitusional zaken kabinet adalah pilihan yang tepat, dengan mekanisme yang menciptakan budaya kompetisi, selektif, dan objektif, di mana semua dapat mengusulkan orang-orang yang dianggap baik dan kompeten, dan tim kecil bentukan presiden yang akan menelusuri rekam jejak keahlian kandidat serta intergritasnya, dan hasilnya menjadi rekomendasi kepada presiden yang akan menentukan siapa menteri yang akan membantunya mewujudkan pemerintahan berkualitas konstitusi, memenuhi janji konstitusional pada Pembukaan UUD1945 serta memenuhi hak konstitusional warga negara. Kata Kunci : Presidensil; Kabinet Zaken; Konstitusi.

Publisher

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Contributor

-

Publish

2020

Material Type

ARTIKEL

Right

-