Author

Roni Lukum

Subject

- Ilmu Sosial

Abstract

Era globalisasi ini, hubungan Internasional bisa saja berbentuk hubungan persahabatan dan bisa juga berubah menjadi persaingan dan mengarah pada peperangan memperebutkan kepentingan nasional negaranya, karena setiap negara ingin memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Bagi negara-negara besar bisa saja menjadi permasalahan dalam negerinya dengan adanya perkembangan teknologi ini, karena teknologi yang semakin canggih yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin akan membutuhkan energi. Dengan keterbatasan energi dinegaranya memotivasi untuk berhubungan dengan negara lain, dan bisa saja hubungan itu dilakukan dengan jalan invasi kenegara-negara yang dianggap dapat menunjang kehidupan negara-negara besar. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka kewajiban negara-negara adalah berusaha menyelesaikan persoalan itu, minimal berperan aktif dalam lembaga PBB membantu mengirimkan pasukan pada negara-negara yang mengalami peperangan atau konflik kepentingan. Dengan persoalan seperti ini, Indonesia dalam menangani konflik dinegara lain, didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan ini pun tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana terdapat pada alinia ke IV dinyatakan“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan ini menunjukan bahwa Negara Indonesia memiliki kewajiban ikut serta dalam upaya membantu lembaga internasinal PBB bersama-sama dengan negara-negara lain menyelesaikan konflik-konflik pada negara-negara yang dilanda peperangan ataupun musibah alam. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan apalagi pada era globalisasi, maka pemerintah Indonesia harus punya daya tahan terhadap perkembangan zaman tersebut, karena perubahan zaman ini, negara manapun tidak dapat menghindarinya, yang dapat dilakukan adalah hanya berusaha untuk menggunakan globalisasi pada hal-hal yang akan menguntungkan bagi negaranya.

Publisher

Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (P2KP) Provinsi Gorontalo

Contributor

-

Publish

2011

Material Type

ARTIKEL

Right

Jurnal Kebijakan Publik