Writer / NIM
MIFTAHUL CHAIR PUTRA ANWAR / 1011415045
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Advisor 2 / NIDN
LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
Abstract
ABSTRAK
MIFTAHUL CHAIR PUTRA ANWAR, NIM: 1011415045, â€TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENCABUTAN HAK PILIH BAGI TENTARA NASIAONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA†Pembimbing I : Prof.Dr. JOHAN JASIN, SH., Hum. Pembimbing II : LISNAWATI W. BADU SH. M.H
Penelitian ini bertujuan untuk Meninjau secara Normatif terhadap pencabutan hak pilih bagi anggota TNI dan POLRI dan Faktor-faktor apa saja yang menjadikan dasar pencabutan hak pilih bagi TNI dan POLRI.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif atau penelitian pustaka merupakan penelitian yg mengkaji studi dokumen , yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para ahli dan putusan pengadilan yang ingkrar .
Hak pilih sebagai partisipasi langsung warga negara dalam menentukan arah demokrasi sebuah bangsa, tentu merupakan hal vital yang harus dapat di atur secara tepat demi mewujudkan stabilisasi politik, Keamanan dan beberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Kepolisian republik indonesia, dalam hal turut serta ambil andil pada pemilihan umum telah dibatasi dalam peraturan pemerintahan nomor 2 tahun 2003 yang melerang untuk turut terlibat dalam kegiatan politik praktis dan kemudian di jelaskan kembali dalam putusan mahkamah konstitusi yang berdalih demi menjaga stabilisasi keamanan saat pelihan umum berlangsung. Sama halnya dengan tentara nasional indonesia yang telah di cabut hak untuk memilih sebagaimana isi dari undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia, yang melarang untuk tidak melibatkan dari dalam politik praktis. Faktor dari pencabutan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri didasari atas sikap profesionaitas dan kredibelitas tugas TNI dan Polri itu sendiri yang pada eksistensinya diharapkan mampu menjaga stabilitas dan negara yang sedang dalam pelaksanaan pemilu, hal ini memang berbanding terbalik dengan amanat dalam undang-undang dasar 1945 yang memberikan jalan akan hak dari tiap warga negara dalam turut serta berkontribusi secara aktif dalam kegiatan dekmokrasi negara.
Kata Kunci : Tinjauan Normatif, Faktor Pencabutan hak pilih TNI DAN POLRI.
Download files
