Writer / NIM
DHEA MEILA FITRIANI / 1011418209
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum / 0009046804
Advisor 2 / NIDN
DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH / 0027088501
Abstract
ABSTRAK
DHEA MEILA FITRIANI. NIM : (1011418209) 2022. EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, S.H., M.Hum dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, S.H.,M.H. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Izin Pertambangan Mineral Batubara, berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini. peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Proses pengumpulan data dari objek yang diteliti pada penelitian ini adalah menggunakan teknik primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana menjelaskan hubungan antar variable serta melakukan generalisasi fenomena social yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) telah terjadi disharmoni antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (3), masyarakat adat telah diakui hak-hak dan keberdaannya. Sedangkan dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba masyarakat adat justru terabaikan bahkan tidak terlindungi. Seharusnya Undang-Undang ini dapat memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarkat adat yang terkait langsung dengan lingkungan dan sumber daya alam. (2) secara umum factor yang mendukung terimplementasinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sumber Daya Alam, dan Ekonomi.
Kata kunci : Eksistensi, Masyarakat Adat, Pertambangan
Download files
