Writer / NIM
KHOIRUNNISAA PAKAYA / 1011419067
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
MUTIA CH THALIB, S.H., M.Hum. / 0004076904
Advisor 2 / NIDN
JULIUS T. MANDJO, SH., MH / 0002078903
Abstract
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi Kasus Jalan Lingkar Gorontalo). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum di Desa Dumati serta perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris dimana dengan data primer yang diperoleh di lapangan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan-peraturan terkait.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Pembangunan Jalan Lingkar Gorontalo khususnya untuk wilayah Desa Dumati Kecamatan Telaga biru kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut tidak tercapainya kesepakatan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian karena hasil penilaian berdasarkan data dalam daftar nominatif yang tidak lengkap dan pada saat konsultasi publik pelaksana pengadaan tanah tidak menjelaskan tentang persyaratan maupun dokumen yang perlu dilengkapi oleh penerima ganti kerugian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak.
Perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan dimana sudah diadakan sosialisasi dan musyawarah, tetapi sangat minim, dan tidak pernah terjadi kata sepakat, namun tetap dieksekusi, disinilah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tidak tercapai dengan baik. Masyarakat butuh transparansi tidak langsung diberikan amplop yang berisi tentang nilai/besaran ganti kerugian sebaiknya Tim Penilai memperhatikan aspek sosiologisnya karena nilai ganti kerugian menentukan nasib para pihak, jadi ketika nilai ditetapkan memenuhi rasa keadilan. Saran dari penelitian ini adalah (1) Perlunya pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada aparat pemerintah, desa/kelurahan, secara intensif sehingga pelaksanaanya lebih baik, (2) Pelaksana pengadaan tanah mencari rekomendasi agar warga yang telah melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum mendapat penggantian yang layak dan adil.
Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah, Uang Ganti Rugi, Perlindungan Hukum
Abstract
This research discusses the legal protection of the release of land rights in land acquisition for public use (a case study of Gorontalo Ring Road). This research aims to determine the mechanism for releasing land rights for public use in Dumati Village and the legal protection of justice-oriented land rights release. This research employed normative and empirical methods with primary data collected in the field and secondary data derived through literature study and related regulations.
This research concludes that the release of land rights in the land acquisition for the public use for the construction of the Gorontalo Ring Road, particularly in the area of Dumati Village, Telaga Biru Sub-district, is not in accordance with the provisions of Law No. 12 of 2012. The lack of suitability of the land acquisition is the failure to reach a deliberation agreement in determining compensation. It is based on the results of the assessment based on data in the incomplete nominative list. Not only that, during the public consultation, the land acquisition executor did not explain the requirements and documents that needed to be completed by the recipient of the compensation; so that there would be no errors in the implementation of compensation for the entitled parties.
Legal protection against the release of justice-oriented land rights where socialization and deliberation had been held, although it was just lacking, and there had never been an agreement, but it is still executed. Therefore, such a condition is where legal protection for land rights holders is not well achieved. This research suggests that (1) the government should increase socialization in the community and to government officials, village apparatuses, intensively so that implementation can be improved; and (2) the land acquisition executor should seek recommendations so that residents who have released their land for the public use receive adequate and fair compensation. The community needs transparency, not directly given an envelope containing the value/large amount of compensation. The Appraisal Team should pay attention to the sociological aspects because the value of compensation determines the fate of the parties, so when the value is determined, it fulfills a sense of justice.
Keywords: Release of Land Rights, Compensation, Legal Protection
Download files
