Writer / NIM
						SRI MURNIATI UTARY BADOLO / 271409059
						Study Program
						S1 - ILMU HUKUM
						Advisor 1 / NIDN
						Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
						Advisor 2 / NIDN
						LISNAWATY W. BADU, SH., MH / 0029056903
						Abstract
						SRI MURNIATI UTARY BADOLO, Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Juli 2014, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN BENTOR DI KOTA GORONTALO.
Pembimbing : (1). Prof. Dr. Johan Jasin, SH.Mhum (2). Lisnawaty Badu, SH.MH. 
________________________________________
	Penulisan skripsi ini meneliti Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Keberadaan Bentor Di Kota Gorontalo. Permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pendorong pemeritah daerah dalam mempertahankan keberadaan bentor dan upaya pemerintah daerah dalam memperjelas keberadaan bentor. Penelitian ini bersifat eksploratoris atau penjelajahan dengan menggunakan metode penelitian Empiris, yang dilakukan dengan studi lapangan terhadap bahan-bahan hukum  primer dan hukum sekunder. Dengan tehnik pengolahan data yaitu secara observasi, wawancara, dan dianalisis secara yang bertujuan memperoleh  informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan bentor di Kota Gorontalo. Adapun Tehnik pengolahan data yakni dengan menggunakan pencatatan hasil pengumpuan data secara kwantitatif degan tehnik analisis data yang menggunakan  metode deskriptif yaitu berusaha menganalisa dan menguraikan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti.
	kebijakan pemerintah daerah dalam  mempertahakan keberadaan bentor di Kota Gorontalo yakni dengan cara memberikan izin trayek jalan bagi pengemudi bentor dengan sistem jalan ke jalan  dan kendala dalam  mempertahankan bentor di Kota yakni prototype dan tidak adanya regulasi semenjak insiatif diambil hingga menjamurnya bentor di Kota Gorontalo. Sehingga penulis berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan keberadaan bentor di Kota Gorontalo dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan  menetapkan regulasi penekanan pertumbuhan bentor di Kota Gorontalo sebagai kebijakan pemerintah daerah.
KATA KUNCI:Kebijakan Pemerintah, Keberadaan Bentor
						Download files