Writer / NIM
ASRIN A. BUHANG / 271410032
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Advisor 2 / NIDN
ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH / 0012077005
Abstract
Peneilitian ini bertujuan untuk menkaji dan mengukur sejauh mana profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Timbulon dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak profesionalismenya kedua lembaga tersebut, serta menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Desa Timbulon. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer bersumber dari informan dalam hal ini Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh-Tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumbulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kwalitatif, dan pendekatan kasus.
Profesionalisme Pemerintah Desa dan BPD dapat dilihat dari aspek kemampuan dan keahlian aparatur Desa dan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengukur profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa melalui kemampuan menciptakan (kreatifitas), kemampuan mengembangkan (inovatif), dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan (responsifitas).
Hasil penelitian ini dapat disimpukan bahwa Pemerintah Desa dan BPD di Desa Timbulon belum profesional sehingga mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum efektif, efisien, tertib kepentingan umum, transparansi, dan partisipatif. Faktor-faktor penyebab belum profesionalnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Timbulon yaitu faktor sumber daya manusia, faktor pembinaan dan pengawasan, faktor sarana dan fasilitas kerja, faktor regulasi dan pengaturan, transparansi penggunaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya ketergantungan, minimnya jaminan kesejahteraan aparatur Desa dan anggota BPD, minimnya sarana dan fasilitas, kurangnya pengawasan dan pembinaan baik pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Selain itu, upaya yang dilakukan belum maksimal sehingga menyebabkan adanya ketidak jelasan terhadap masa depan daripada desa tersebut.
Kata kunci : Profesionalisme, Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintahan Desa.
Download files
