Writer / NIM
MOHAMAD RIVAI MASULILI / 271410044
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH / 0023127405
Advisor 2 / NIDN
ISMAIL H. TOMU, SH., MH / 0017067706
Abstract
Moh Rivai Masulili, NIM. 271410044. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Gorontalo. Skripsi, 2014, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH dan Bapak Ismail Tomu, SH, MH.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pemilu.Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana pemilu.
Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian data lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dengan bahan hukum sumbernya
Hasil penelitian dimana peneliti menyimpulkan sebagai berikut Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemilu natinya akan diserahkan kepada pihak kepolisian diman pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Pertanggungjawaban partai politik terhadap tindak pidana pemilu adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu/panwaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.
KATA KUNCI. Pemilu Legislatif
Download files
