ESSAY

Writer / NIM
TRI SUCIPTO LANTAPON / 271412172
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH / 0025065406
Advisor 2 / NIDN
ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH / 0012077005
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan pembatasan hak politik aparatur sipil negara jika ditinjau dari sisi histori dan apa yang dilakukan untuk memperkuat pembatasan hak politik bagi aparatur sipil negara. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan upaya melakukan pendekatan histori (Historical Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan pendekatan Historical Aproach, Peneliti mendapati bahwa sebelum memasuki era Reformasi, PNS tidak pernah mendapatkan larangan untuk menjadi anggota partai politik ataupun menjadi figur politik. Malahan pada era tersebut, pemerintah mendukung PNS untuk menjadi anggota partai politik dengan menerbitkan undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Pendekatan Statute Aproach, dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, secara otomatis Undang-undang yang lawas tidak berlaku lagi dan pada Undang-undang ini, PNS/ASN sangat tegas dilarang menjadi anggota ataupun figur politik. Ini ditandai dengan diharuskannya ASN untuk mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri dalam pemilihan tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan Conceptual Aproach, pelarangan ASN/PNS untuk menjadi anggota partai politik ataupun figur politik menurut peneliti sudah cukup kuat dengan lahirnya undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang bermaksud untuk menjadi instansi pemerintah itu bebas dari intervensi politik (instansi non politik). Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 PNS/ASN yang berasas netralitas masih diberikan peluang sehingganya perlu dilakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang ASN untuk Memperkuat kembali pembatasan hak politik sehingganya bisa mendapatkan sebuah kepastian hukum berkaitan dengan pembatasan hak politik bagi salah satu instansi pemerintahan tersebut.
Download files

ARCHIVES

2024
Year Essay 2024
2023
Year Essay 2023
2022
Year Essay 2022
2021
Year Essay 2021
2020
Year Essay 2020
2019
Year Essay 2019
2018
Year Essay 2018
2017
Year Essay 2017
2016
Year Essay 2016
2015
Year Essay 2015
2014
Year Essay 2014
2013
Year Essay 2013
2012
Year Essay 2012
2011
Year Essay 2011