ESSAY

Writer / NIM
SEKAR WULANDINI MOODUTO / 271413251
Study Program
S1 - ILMU HUKUM
Advisor 1 / NIDN
WENY ALMORAVID DUNGGA, SH., MH / 0022056806
Advisor 2 / NIDN
ISMAIL H. TOMU, SH., MH / 0017067706
Abstract
ABSTRAK Sekar Wulandini Mooduto, Nim : 271413251, Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo, Pembimbing I Weny A. Dungga, SH., MH, Pembimbing II Ismail Tomu SH, MH. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo yakni bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan keturunan Tionghoa, selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata. Tetapi dimasa sekarang sekalipun masyarakat tionghoa tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun cara penyelesaiannya menggunakan hukum yang lain karena terdapat ketentuan untuk tunduk secara sukarela yang diatur dalam Staasbald 1917. Tetapi dalam hal ini masyarakat Tionghoa dapat tunduk dengan hukumnya masing-masing dengan catatan mereka juga bisa menyimpang dan tunduk pada hokum Eropa. Sedangkan Akibat hukum pembagian harta bersama sebelum berlakunya Undang-undang Pekawinan, maka KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi laki-laki untuk memindahtangankan, menguasai, bagi laki-laki dan membebaninya tanpa bantuan dari isteri. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana harta bawaan tidak akan pernah menjadi harta Bersama. Kata Kunci : Harta Bersama, Masyarakat Tionghoa
Download files

ARCHIVES

2024
Year Essay 2024
2023
Year Essay 2023
2022
Year Essay 2022
2021
Year Essay 2021
2020
Year Essay 2020
2019
Year Essay 2019
2018
Year Essay 2018
2017
Year Essay 2017
2016
Year Essay 2016
2015
Year Essay 2015
2014
Year Essay 2014
2013
Year Essay 2013
2012
Year Essay 2012
2011
Year Essay 2011