Writer / NIM
KARINA NATAYA WALENTA / 710519023
Study Program
S2 - HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. NUR MOHAMAD KASIM, S.Ag., MH / 0008027607
Advisor 2 / NIDN
Dr. LUSIANA MARGARETH TIJOW, SH., MH / 0006038105
Abstract
ABSTRAK
Karina Nataya Walenta, NIM: 710519023, Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Dan Kependudukan. Dibimbing oleh Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH sebagai Pembimbing Kedua.
Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Kependudukan, baik dalam upah pekerja, hak mendapatkan dokumen sipil negara, dan pelayanan pendidikan serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi.
Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan sumber bahan hukum primer berasal dari data lapangan hasil wawancara ditunjang dengan data sekunder perundang-undangan, asas hukum, buku hukum, jurnal yang relevan dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan lapangan, perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif, proses penalaran untuk menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Kependudukan khususnya pada masyarakat Suku Polahi di Desa Tamaila Utara masih terdapat problematika yang cukup krusial terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga sejatinya dibutuhkan sebuah peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi agar ketika bekerja mereka mendapatkan hak-haknya secara seimbang dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Adapun pemenuhan hak kependudukan masyarakat Suku Polahi Dusun Tumba Tamaila Utara (hak pencatatan perkawinan dan hak mendapatkan pendidikan) belum sepenuhnya terlaksanakan sehingga berdampak pada ketiadaan kehadiran dokumen sipil negara terkait perkawinan masyarakat suku Polahi dan berimplikasi terhadap status hukum anak dan penerimaan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat Suku Polahi. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi setidaknya terdapat dua faktor utama yaitu, faktor bentuk perilaku komunikasi dan faktor regulasi yang belum mengakomodir kesejahteraan suku polahi. Sebagai solusi dalam permasalahan ini, maka akan berfokus pada tanggungjawab pemerintah terhadap hak masyarakat adat dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Pemenuhan Hak
Download files
