Writer / NIM
YUSRIANTO MN HENTU / 710520011
Study Program
S2 - HUKUM
Advisor 1 / NIDN
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum / 0009046804
Advisor 2 / NIDN
Dr. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH / 0023127405
Abstract
Abstrak
Yusrianto M.N Hentu NIM 710520013, Tesis, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan daerah Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa rokok Di Kabupaten Buol. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, SH., M.Hum., Pembimbing II Dr. Dian Ekawaty Ismail.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi peraturan daerah No. 6 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Buol, kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah, serta model strategi apa saja yang bisa diterapkan dalam memaksimalkan Peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Buol
Adapun metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara terhadap narasumber sedangkan data primer diperoleh dengan menelurusuri referensi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperolah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah no. 6 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok di kabupaten Buol, dalam hal ketentuan pidanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang Ãยข�" Undangan. Di dalam Pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yang mengatur mengenai batasan maksimal ketentutan pidana yang bisa tercantum di dalam peraturan daerah. Adapun mengenai pelaksanaan sanksinya sudah berjalan meskipun masih memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Kendala yang ditemukan berdasarkan secara struktur hukum yakni lembaga hukum, penerapan sanksi peraturan daerah terhadap pelanggar cenderung lemah dikarenakan kurangnya aparat yang melakukan pengawasan dan penindakan langsung terhadap pelanggar. Selain itu, penyidik pegawai negeri sipil masih belum memadai dalam artian masih belum tersedia. Adapun berdasarkan substansi hukum (aturan), hukuman yang dikenakan kepada pelanggar masih cenderung lemah. Model yang diperlukan untuk mengeefektifkan penerapan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Buol yaitu dengan melaksanakan diklat penyidik pegawai negeri sipil dan menambah jumlah PPNS sehingga memungkinkan ketersediaan SDM di kabupaten Buol dalam menerapkan sanksi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Selain itu, perlu juga untuk melakukan upaya pembaruan peraturan daerah dengan menyesuaikan sanksi yang lebih memberikan efek jera terhadap pelanggar peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
Kata Kunci : Peraturan daerah, Kawasan tanpa rokok, Sanksi Pidana.
Download files
