ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI TINJAU DARI PASAL 23 KHI ( STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO ) Oleh: DESI TARBIYAWATI ADIPU Tanggal: 30.08.2018
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM KASUS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 Oleh: FERNANDO ALYTO AMPHILIANO Tanggal: 07.02.2019
TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENYADERAAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Oleh: AIK KUSWANTO S Tanggal: 07.02.2019
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DPD YANG MEMILIKI AFILIASI PARTAI POLITIK Oleh: DELSIANINGSI KAMBA Tanggal: 30.08.2018
IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ( STUDI KASUS KELURAHAN TAMALATE KECAMATAN KOTA TIMUR ) Oleh: PUTRI LAKORO Tanggal: 30.08.2018
ANALISIS HUKUM PASAL 1 ANGKA 7 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/9 TAHUN 2011 TENTANG RESTRUKTURISASI TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI'AH Oleh: SATMEY BIAMENGA Tanggal: 30.08.2018
PERBANDINGAN PENGATURAN HAK-HAK KOLEKTIF MASYARAKAT ADAT MENURUT KONFENSI ILO NO. 169 TAHUN 1989 TENTANG MASYARAKAT ADAT DI NEGARA MERDEKA DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: MUHAMMAD GUNTUR Tanggal: 30.08.2018
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA CERAI THALAQ DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh: YUNI SAFIRA MAHARANI LALENO Tanggal: 30.08.2018
PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO Oleh: RAENALDY WIRA UTAMA Tanggal: 30.08.2018
TINJAUAN SOSIO YURIDIS KEDUDUKAN AKTA NIKAH DALAM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI KEL. KAYUBULAN KEC. LIMBOTO KAB. GORONTALO Oleh: FEBRIANI MILE Tanggal: 30.08.2018
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR MINUMAN KERAS SAGUER (BOHITO) DI KECAMATAN BONGOMEME Oleh: BIMA ADIATMA KRESNA BAYU Tanggal: 07.02.2019
EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA GORONTALO Oleh: RIMAYANI S. WADJA Tanggal: 07.02.2019
Peran Polsek Bongomeme Dalam Menegakan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Kaitannya Dengan Ketertiban Umum Oleh: NOVITA R. HAMZAH Tanggal: 07.02.2019
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH DI PROVINSI GORONTALO Oleh: NUR'AIN MOBILIU Tanggal: 30.08.2018
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT BUDAYA BALI DI KECAMATAN BUALEMO PROVINSI SULAWESI TENGAH Oleh: NI WAYAN SUTARMIASIH Tanggal: 30.08.2018
URGENSI KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN BAHASA SUWAWA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BONE BOLANGO) Oleh: MAULIDNA AMU Tanggal: 30.08.2018
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DI AKIBATKAN PINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO) Oleh: RESKAWATI IBRAHIM Tanggal: 30.08.2018
Analisis Sosio Yuridis Penyelesaian Perceraian Melalui Mediasi Kepala Desa Oleh: ASNI LATIF Tanggal: 07.02.2019
WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT UU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL Oleh: WAHYUNI NURHAYATI TOINI Tanggal: 30.08.2018
Kekuatan Hukum Pihak Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Oleh: M. THORIQ TAHIR Tanggal: 30.08.2018
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT DESA UNTUK MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR WARGA DI DESA IKHWAN DAN DOLODUO, KECAMATAN DUMOGA BARAT DITINJAU DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Oleh: TAUFIK NURDIANTO SAIDI Tanggal: 30.08.2018
IMPLEMENTASI PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KOTA GORONTALO Oleh: NUR`AIN TAIB Tanggal: 07.02.2019
KRIMINALISASI TINDAK PIDANA INCEST TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Lbo) Oleh: JEFRIYANTO KARIM Tanggal: 07.02.2019
PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH Oleh: SRI YUNANGSI TAHIR Tanggal: 30.08.2018
