TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN NO. B-113/F/Fd.1/05/2010 TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: MOHAMAD ARIEF MANTO Tanggal: 18.12.2020
Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat Di Provinsi Gorontalo Oleh: ISHAK DAI Tanggal: 18.12.2020
Analisis Hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo Oleh: OCTAVIONY SARASWATY MILE Tanggal: 16.03.2021
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN PENYANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARAELENGGARA NEGARA Oleh: MELISA ABDULLAH Tanggal: 18.12.2020
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA Oleh: ANDRIYAWAN YUSUF HIOLA Tanggal: 16.03.2021
REKONSTRUKSI HUKUM E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK Oleh: MOHAMAD FIRMANSYAH USMAN Tanggal: 16.03.2021
Peran Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja Ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Studi Kasus Desa Pontolo) Oleh: FAHRIN PANJU Tanggal: 16.03.2021
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PEYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN GORONTALO Oleh: MUHAMMAD MUADZ HUSAIN Tanggal: 18.12.2020
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KOTA GORONTALO (Studi kasus Polres Gorontalo Kota) Oleh: HENDY RAMADHAN Tanggal: 18.12.2020
Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Terkait Batas Usia Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Gorontalo) Oleh: AIN MOHAMMAD Tanggal: 16.03.2021
ANALISIS YURIDIS FATWA HARAM BERMAIN PLAYER UNKNOWNS BATTLE GROUNDS (PUBG MOBILE) DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh: RAMDAN NAU'E Tanggal: 16.03.2021
Urgendi Hadirnya Lex Specialis tentang Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Oleh: FARISANDY RUSMAN BAEDA Tanggal: 16.03.2021
URGENSI PEMBENTUKAN PERDA GORONTALO TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK SEBAGAI DERIVATIF DARI PERMENLHK NO. 68 TAHUN 2016 (Studi Kasus Kota Gorontalo) Oleh: JUNAIDI TOTODU Tanggal: 18.12.2020
ANALISIS KRIMONOLOGI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MENJANJIKAN MATERI TERHADAP PESERTA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kota Gorontalo) Oleh: MUHAMMAD RIZKI PARAMANI Tanggal: 25.09.2020
HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN. Oleh: ALIF PRAYOGA HIDAYATULLAH HELINGO Tanggal: 16.03.2021
Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Panah Wayer (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Oleh: RIZKI ADAM Tanggal: 16.03.2021
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN JASA HUKUM KENOTARIATAN KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA GORONTALO Oleh: SRI ASTUTI A. KADIR Tanggal: 18.12.2020
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI GORONTALO Oleh: ALFIAN. K. HAMZAH Tanggal: 16.03.2021
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (STUDI KASUS DI DESA TOYIDITO KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO). Oleh: AGUSTIN BIADI Tanggal: 18.12.2020
KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Oleh: ABDUL SYAHRIL DJAFAR Tanggal: 25.09.2020
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Ditinjau Dari Pasal 1508 KUH-Perdata (studi kasus PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo) Oleh: ILHAM NURCHOLISH DADU Tanggal: 16.03.2021
MENINGKATKAN KEDUDUKAN SURAT DIBAWAH TANGAN KE AKTA JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENURUT NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Oleh: ABDUL GANI PRASETYO HATIBIE Tanggal: 25.09.2020
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Banggai Oleh: LUKY BAGAS KARA Tanggal: 18.12.2020
Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pendapat DPR Terhadap Usul Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Oleh: ANDHIKA TRIANSYAH LATJUBA Tanggal: 16.03.2021